Geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Ketegangan yang terus berlangsung berpotensi mengganggu jalur perdagangan energi global, termasuk aliran minyak mentah yang melewati Selat Hormuz. Lonjakan harga minyak dunia pun menjadi ancaman nyata bagi negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia. Meski begitu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi belum direncanakan, meskipun asumsi makro dalam APBN 2026 masih berada di level USD70 per barel.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian global. Pemerintah masih memantau situasi perkembangan konflik secara cermat sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Airlangga menyebut bahwa skenario penyesuaian kebijakan memang tengah disiapkan, namun belum saatnya untuk segera dieksekusi. Dengan kata lain, keputusan menaikkan harga BBM subsidi masih ditunda, meski tekanan dari luar mulai terasa.
Potensi Lonjakan Harga Minyak Dunia
Ketegangan di Timur Tengah bukan isu biasa. Kawasan ini menjadi pusat produksi dan ekspor minyak terbesar di dunia. Salah satu titik kritis yang menjadi sorotan adalah Selat Hormuz. Jalur laut ini menjadi arteri utama bagi distribusi energi global. Jika sampai terjadi gangguan, dampaknya akan dirasakan di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.
1. Jalur Strategis yang Rentan Konflik
Selat Hormuz merupakan pintu gerbang utama bagi ekspor minyak dari negara-negara Teluk Persia. Setiap hari, sekitar 21 juta barel minyak melewati selat sempit ini. Angka itu setara dengan sekitar 21% dari pasokan minyak global. Artinya, jika jalur ini terganggu, pasokan energi dunia akan langsung terasa terhambat.
Negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Uni Emirat Arab sangat bergantung pada jalur ini untuk menyalurkan minyak mentah ke pasar internasional. Jika terjadi penutupan atau gangguan serius, harga minyak mentah bisa langsung melonjak tajam.
2. Prediksi Lonjakan Harga Minyak
Menurut Yayan Satyakti, pakar energi dari Universitas Padjadjaran, jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, harga minyak dunia bisa melonjak hingga USD100 per barel. Saat ini, harga minyak berada di kisaran USD72 per barel. Lonjakan 50% dalam waktu singkat akan berdampak langsung pada biaya energi di dalam negeri.
Bahkan tanpa penutupan total, konflik yang berkepanjangan pun bisa mendorong kenaikan harga minyak sekitar 10 hingga 25%. Ini menjadi tantangan serius bagi negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia yang masih mengandalkan sebagian pasokan minyak dari kawasan tersebut.
Dampak bagi Indonesia
Indonesia bukan penghasil minyak mentah terbesar di dunia. Faktanya, sebagian besar kebutuhan minyak dalam negeri masih bergantung pada impor. Kondisi ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Ketika harga minyak dunia naik, maka subsidi energi yang dikeluarkan negara juga akan membengkak.
1. Tekanan pada APBN
Asumsi makro harga minyak dalam APBN 2026 masih dianggap aman di level USD70 per barel. Namun jika harga minyak melonjak hingga USD100 per barel, maka anggaran subsidi energi akan terdorong naik secara signifikan. Ini akan berdampak pada defisit anggaran dan tekanan fiskal yang lebih besar.
Pemerintah saat ini tengah mengantisipasi berbagai skenario. Mulai dari kenaikan moderat hingga lonjakan tajam. Namun, keputusan untuk menaikkan harga BBM subsidi masih ditunda. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, terutama di tengah ketidakpastian global.
2. Kebutuhan Impor Minyak
Meskipun Indonesia memiliki cadangan minyak, produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional. Negara masih mengimpor sebagian besar minyak mentah, terutama dari negara-negara di Timur Tengah. Artinya, setiap gangguan di kawasan tersebut akan langsung berdampak pada harga energi di dalam negeri.
Tabel berikut menunjukkan rincian impor minyak Indonesia dari beberapa negara Timur Tengah pada tahun 2025:
| Negara Asal | Volume Impor (juta barel/tahun) | Persentase dari Total Impor |
|---|---|---|
| Arab Saudi | 12 | 30% |
| Kuwait | 8 | 20% |
| Irak | 7 | 17.5% |
| Iran | 5 | 12.5% |
| UAE | 4 | 10% |
| Lainnya | 4 | 10% |
| Total | 40 | 100% |
Dari data tersebut, terlihat bahwa lebih dari 60% impor minyak Indonesia berasal dari negara-negara yang berada di jalur Selat Hormuz. Artinya, ketegangan di kawasan ini memiliki potensi besar mengganggu pasokan dan menaikkan biaya energi nasional.
Strategi Pemerintah Menghadapi Ketidakpastian
Menghadapi situasi geopolitik yang tidak menentu, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai langkah antisipatif telah disiapkan, meski belum diterapkan secara agresif. Fokus utama adalah menjaga stabilitas harga energi dalam negeri tanpa mengorbankan keseimbangan fiskal negara.
1. Menunggu Perkembangan Situasi
Langkah pertama yang diambil adalah menunggu perkembangan situasi di Timur Tengah. Pemerintah masih memantau apakah ketegangan ini akan berlangsung jangka pendek atau berlarut-larut. Hal ini penting karena kebijakan energi harus disesuaikan dengan durasi dan intensitas konflik.
2. Menyiapkan Skenario Alternatif
Sementara itu, sejumlah skenario kebijakan telah disiapkan. Mulai dari penyesuaian harga BBM secara bertahap hingga optimalisasi cadangan energi nasional. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada minyak impor.
3. Pengelolaan Subsidi yang Lebih Efisien
Salah satu langkah jangka menengah adalah mengalihkan subsidi energi dari barang konsumsi umum ke kelompok yang lebih tepat sasaran. Ini akan membantu mengurangi beban APBN tanpa membebani masyarakat menengah ke bawah.
Kesimpulan
Ketegangan di Timur Tengah memang membawa ancaman serius bagi stabilitas harga energi global. Namun, pemerintah Indonesia masih memilih untuk menahan langkah penyesuaian harga BBM subsidi. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas ekonomi dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, kesiapan menghadapi berbagai skenario sudah menjadi prioritas. Dengan begitu, ketika tekanan global benar-benar terasa, pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat tanpa mengorbankan stabilitas makro ekonomi nasional.
Disclaimer: Data dan prediksi dalam artikel ini bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada perkembangan situasi geopolitik global serta kebijakan pemerintah terkait energi nasional.
Nurkasmini Nikmawati merupakan jurnalis keuangan dan content specialist yang fokus pada sektor jasa keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Kasmini berkomitmen memberdayakan pembaca dengan informasi finansial yang praktis, akurat, dan aplikatif.
