Prof Didin S Damanhuri, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), menyampaikan pandangan menarik soal arah kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mengupayakan penerapan konsep Soemitronomics, yaitu paham ekonomi yang dikembangkan oleh almarhum Soemitro Djojohadikusumo, ayah dari Presiden RI yang berlaku saat ini.
Soemitronomics sendiri merupakan salah satu interpretasi terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan pada ekonomi kerakyatan dan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pandangan ini sejalan dengan semangat Ekonomi Pancasila yang mencari keseimbangan antara peran negara, swasta, dan masyarakat dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Paham Ekonomi Soemitro dan Relevansinya Kini
Soemitro Djojohadikusumo dikenal sebagai salah satu tokoh ekonom terkemuka Indonesia yang memiliki visi kuat tentang bagaimana ekonomi nasional bisa tumbuh secara inklusif dan berdikari. Pandangannya tidak sekadar menolak sistem kapitalis, tetapi mencari titik temu antara peran negara dan swasta dalam kerangka sosial yang adil.
-
Konsep Ekonomi Pancasila Soemitro
Soemitro percaya bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat, bukan hanya pada kepentingan segelintir pengusaha atau kelompok tertentu. Ia melihat bahwa sistem ekonomi kolonial yang meminggirkan rakyat harus diubah menjadi ekonomi yang memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, terutama UMKM dan koperasi. -
Pendekatan Sosialisme Demokratis ala Scandinavia
Prof Didin menegaskan bahwa pendekatan Soemitro mirip dengan model sosial demokrasi yang diterapkan di negara-negara Eropa Utara. Di sana, koperasi memiliki peran kuat, namun swasta tetap bisa berkembang selama beroperasi dalam koridor yang sehat dan adil. -
Kritik terhadap Rent Seeking Behavior
Banyak pengusaha swasta di Indonesia masih terjebak dalam praktik rent seeking, yaitu mencari keuntungan melalui lobi politik atau hubungan dengan pejabat, bukan melalui inovasi atau peningkatan produktivitas. Ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan sistem ekonomi yang benar-benar inklusif.
Peran UMKM dan Koperasi dalam Ekonomi Nasional
Dalam konteks ekonomi kerakyatan, UMKM dan koperasi memiliki peran strategis. Faktanya, lebih dari 99 persen pelaku usaha di Indonesia berasal dari UMKM. Mereka bukan hanya penyedia lapangan kerja, tetapi juga fondasi ekonomi yang bisa menjadi tulang punggung pembangunan nasional.
-
Peningkatan Kapasitas UMKM
Pemerintah perlu memberikan akses yang lebih baik terhadap permodalan, teknologi, dan pasar. Ini penting agar UMKM bisa tumbuh menjadi usaha yang lebih besar dan berdaya saing tinggi. -
Penguatan Koperasi sebagai Alternatif
Koperasi bisa menjadi wadah yang efektif untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan, koperasi bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. -
Transformasi UMKM Menjadi Swasta Inovatif
Sebagian dari UMKM yang berkembang bisa bertransformasi menjadi perusahaan swasta yang inovatif dan berorientasi industri. Ini adalah bagian dari visi Soemitronomics yang menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan beragam.
Tantangan dan Penyebab Kegagalan di Masa Lalu
Upaya-upaya sebelumnya untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan tidak selalu berhasil. Salah satu contohnya adalah kebijakan politik ekonomi Benteng pada era 1950-an yang digagas oleh Soemitro sendiri.
-
Fenomena ALI-BABA
Dalam praktiknya, banyak pengusaha pribumi yang hanya menjadi “ALI” (agen lokal) yang menjual lisensi usaha kepada pengusaha nonpribumi, alias “BABA”. Ini justru menghambat pengembangan pengusaha lokal yang mandiri. -
Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Banyak oknum pejabat yang menjual lisensi atau izin usaha secara tidak transparan. Ini menciptakan distorsi pasar dan memperkuat praktik rent seeking yang merugikan masyarakat banyak. -
Warisan Sistem Kolonial
Sistem ekonomi kolonial membatasi ruang gerak ekonomi rakyat. Pengusaha lokal hanya boleh beroperasi di tingkat desa, sementara puncak ekonomi dikuasai oleh perusahaan multinasional kolonial. Warisan ini masih terasa hingga kini.
Visi Ekonomi Pancasila yang Berdaulat
Ekonomi Pancasila yang diusung saat ini menekankan pada daulat rakyat di atas daulat kapital. Ini berarti bahwa perekonomian harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada kekuatan modal atau investor.
-
Pajak Progresif dan Regulasi Anti-Monopoli
Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang memastikan bahwa pengusaha swasta tunduk pada aturan yang adil, seperti pajak progresif dan regulasi anti-monopoli. -
Jaminan Sosial yang Merata
Program jaminan sosial yang kuat akan melindungi pekerja dan masyarakat dari risiko ekonomi, seperti pengangguran atau krisis kesehatan. -
Pengembangan Ekonomi yang Inklusif
Pengembangan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan tidak melahirkan pengusaha “ersatz” atau palsu yang hanya bertindak sebagai agen asing.
Peran SWF Danantara dan BGN dalam Ekosistem Ekonomi Nasional
Dalam realisasi visi Soemitronomics, beberapa instrumen strategis seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara dan Badan Gubernur Nusantara (BGN) menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan inklusif.
-
SWF Danantara sebagai Modal Negara
SWF ini bisa menjadi sumber dana yang besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan usaha strategis nasional, termasuk pengembangan UMKM dan koperasi. -
BGN sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan
BGN diharapkan menjadi pusat pengembangan ekonomi hijau dan teknologi yang ramah lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. -
Anti-Serakahnomik sebagai Nilai Dasar
Konsep anti serakahnomik menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan bersama.
Disclaimer
Pandangan dan data dalam artikel ini bersifat interpretatif dan dapat berubah seiring perkembangan kebijakan dan situasi ekonomi nasional. Informasi disajikan berdasarkan keterangan dari pihak terkait dan tidak dimaksudkan sebagai saran resmi atau kebijakan pemerintah.
Popy Lestary merupakan jurnalis keuangan dan kreator konten yang fokus pada industri jasa keuangan Indonesia. Keahliannya mencakup perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Popy berkomitmen menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi pembaca dari semua kalangan.
