Multifinance

Perang Teluk Picu Ekspansi Insentif Energi Terbarukan, Ekonom Sebut Indonesia Harus Segera Ambil Langkah!

Erna Agnesa
×

Perang Teluk Picu Ekspansi Insentif Energi Terbarukan, Ekonom Sebut Indonesia Harus Segera Ambil Langkah!

Sebarkan artikel ini
Perang Teluk Picu Ekspansi Insentif Energi Terbarukan, Ekonom Sebut Indonesia Harus Segera Ambil Langkah!

Ilustrasi kendaraan listrik. Foto: dok Istimewa.

Perang Teluk yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global. Salah satu jalur kritis yang terancam adalah Selat Hormuz, titik distribusi minyak dunia. Gangguan di kawasan ini bisa langsung berdampak pada Indonesia, negara yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan energi fosilnya.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai situasi geopolitik ini seharusnya menjadi pemicu bagi pemerintah untuk mempercepat transisi energi. Kebijakan elektrifikasi dan perluasan insentif energi berbasis listrik dinilai bisa mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan gas. Terlebih mengingat subsidi energi fosil yang terus membengkak dari tahun ke tahun.

Subsidi Energi Fosil yang Terus Meningkat

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi, terutama BBM dan LPG. Angka-angka resmi menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Rincian Subsidi Energi Nasional (dalam Triliun Rupiah)

Tahun Total Subsidi Energi Subsidi BBM & LPG
2021 Rp131,5
2022 Rp157,6
2023 Rp159,6
2024 Rp203,4 Rp114
2025 Rp204,3 Rp900 miliar naik
2026 Rp210,06 Rp105,4

Sumber: Keterangan resmi Ekonom Konstitusi Defiyan Cori

Subsidi energi ini bukan hanya memberatkan APBN, tapi juga rentan terhadap fluktuasi harga global. Saat ketegangan geopolitik meningkat, risiko kenaikan harga minyak dunia juga makin besar. Ini berarti beban subsidi bisa jauh melampaui anggaran yang sudah disiapkan.

Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Menurut Defiyan, alokasi besar untuk subsidi energi fosil perlu ditinjau ulang. Terlebih di tengah ancaman pasokan global yang semakin tidak menentu. Ia menyarankan agar sebagian subsidi dialihkan untuk mendukung program elektrifikasi nasional.

Transisi energi bukan hanya soal keberlanjutan lingkungan. Ini juga soal ketahanan energi nasional dan efisiensi anggaran negara. Dengan menggeser subsidi ke program listrik, pemerintah bisa mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus mendorong penggunaan energi bersih.

Baca Juga:  Mengapa Indonesia Harus Segera Atasi Dampak Krisis Global pada Sektor Pariwisata?

Langkah-Langkah Menuju Elektrifikasi yang Lebih Luas

Percepatan elektrifikasi membutuhkan strategi yang terukur dan berkelanjutan. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk memperluas insentif energi berbasis listrik.

1. Alih Subsidi dari Fosil ke Listrik

Langkah awal yang penting adalah mengalihkan subsidi energi dari BBM dan LPG ke bentuk insentif listrik. Misalnya, memberikan bantuan untuk pembelian kompor listrik atau kendaraan listrik. Ini bisa dimulai dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar dampak transisi lebih merata.

2. Program Percontohan di Wilayah Tertentu

Melakukan proyek percontohan di beberapa daerah bisa menjadi cara efektif untuk mengukur dampak dan respons masyarakat. Wilayah dengan infrastruktur listrik yang sudah memadai bisa menjadi pilot project untuk migrasi penggunaan energi.

3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Banyak masyarakat masih awam terhadap teknologi listrik, terutama untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak. Edukasi yang tepat bisa meningkatkan penerimaan dan mempercepat adopsi teknologi baru.

Komitmen Pemerintah dalam Transisi Energi

Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmen kuat untuk mempercepat transisi energi baru dan terbarukan. Langkah ini termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Target ini juga bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah terpencil.

Program elektrifikasi nasional juga mencakup pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ini adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk mengurangi emisi dan ketergantungan pada energi fosil.

Potensi Manfaat Jangka Panjang

Alih subsidi ke energi listrik bukan hanya solusi jangka pendek. Ini bisa menjadi fondasi untuk pembangunan energi yang lebih mandiri dan ramah lingkungan. Dengan infrastruktur yang tepat, Indonesia bisa mengurangi impor energi dan memanfaatkan potensi energi terbarukan secara maksimal.

Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan manfaat langsung dalam bentuk biaya energi yang lebih stabil. Listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan seperti surya atau angin tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak global.

Baca Juga:  PLN dan Danantara Dorong Energi Hijau, 2.000 KK di Sumenep Bakal Dapat Listrik Bersih dari PLTS!

Peran Masyarakat dan Swasta

Keberhasilan program elektrifikasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta juga sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta bisa mempercepat pengembangan infrastruktur dan teknologi pendukung.

Perusahaan-perusahaan teknologi energi juga bisa berperan dalam menyediakan solusi yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi dalam penyimpanan energi, pengisian kendaraan listrik, dan peralatan rumah tangga berbasis listrik akan mempercepat adopsi.

Disclaimer

Data dan angka dalam artikel ini bersumber dari keterangan resmi Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dan RAPBN 2026. Angka subsidi dan alokasi anggaran bisa berubah seiring dengan perkembangan kebijakan dan kondisi ekonomi nasional serta global. Informasi ini dimaksudkan sebagai gambaran umum dan bukan sebagai acuan resmi kebijakan.

Erna Agnesa
Reporter at anakhiv.id

Erna Agnesa merupakan jurnalis keuangan senior dan editor yang fokus pada industri jasa keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Erna berkomitmen menghadirkan liputan yang tajam, berimbang, dan memberdayakan masyarakat dalam mengambil keputusan finansial.