Langkah cepat dan tegas pemerintah Indonesia dalam merestrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat pembentukan Danantara mulai menarik perhatian berbagai pihak di kancah internasional. Media ternama seperti The Telegraph bahkan memandang langkah ini sebagai bentuk keberanian politik yang saat ini jarang ditemui di negara-negara maju. Sebuah keputusan yang tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga menciptakan model kebijakan ekonomi baru yang mulai diperbincangkan secara global.
Dalam analisisnya, Rovshan Ibrahimov, Profesor Hubungan Internasional dari Webster University, menyebut kebijakan ini sebagai “Prabowonomics”. Ia menilai bahwa pendekatan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani tumpukan struktur BUMN yang rumit selama puluhan tahun menunjukkan ketegasan yang langka. Terutama di tengah situasi di mana banyak negara maju justru terjebak dalam kebuntuan birokrasi dan resistensi politik.
Prabowonomics: Kebijakan Ekonomi dengan Sentuhan Tegas
Kebijakan ekonomi yang diusung Prabowo lewat Danantara tidak sekadar soal pemangkasan jumlah entitas BUMN. Ini adalah bagian dari upaya sistematis untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara dan meningkatkan efisiensi operasional. Ibrahimov menyebut bahwa langkah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara Barat yang kerap terhambat oleh politik identitas dan konflik kepentingan internal.
Presiden Prabowo sebelumnya memperkirakan jumlah entitas BUMN hanya sekitar 300 hingga 400. Namun, hasil pemetaan menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya mencapai 1.074 entitas. Angka ini jelas mengejutkan dan menunjukkan betapa rumitnya struktur yang selama ini berkembang tanpa pengawasan ketat.
1. Pemetaan Awal Struktur BUMN
Langkah pertama yang dilakukan Danantara adalah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh entitas anak BUMN. Proses ini mencakup identifikasi fungsi, anggaran, dan kinerja masing-masing entitas. Tujuannya jelas: mengetahui mana yang masih relevan dan mana yang justru menjadi beban.
2. Penghapusan Entitas yang Tidak Efisien
Hingga Agustus 2026, sebanyak 290 entitas telah dihapus melalui berbagai metode seperti merger, likuidasi, dan divestasi. Langkah ini dianggap sebagai salah satu yang paling berani dalam sejarah reformasi BUMN di Indonesia.
3. Penyederhanaan Struktur Organisasi
Dengan mengurangi jumlah entitas, pemerintah juga berharap bisa menyederhanakan rantai komando dan pengambilan keputusan. Harapannya, ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tiap level organisasi.
Perbandingan dengan Negara Barat
Negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat sering kali terjebak dalam konflik politik saat harus melakukan pemangkasan anggaran atau restrukturisasi besar-besaran. Ketakutan akan respons publik dan tekanan dari kelompok kepentingan membuat banyak kebijakan reformasi terhenti di tengah jalan.
Prabowo dan timnya justru memilih jalan berbeda. Dengan mempercayakan tugas ini kepada Danantara, pemerintah menunjukkan komitmen tinggi untuk menjalankan reformasi tanpa banyak kompromi. Ibrahimov menyebut ini sebagai “langkah yang berani dan jarang ditemui di negara demokrasi mapan.”
Kritik dan Tantangan
Meski banyak mendapat apresiasi, keberadaan Danantara juga menuai sejumlah kritik. Salah satunya adalah soal konsentrasi kekuasaan ekonomi yang terlalu besar di tangan satu lembaga. Karena Danantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden, banyak pihak khawatir akan muncul praktik otoriter dalam pengelolaan aset negara.
Mandat yang Lebih Luas dari SWF Konvensional
Berbeda dengan sovereign wealth fund (SWF) konvensional yang fokus pada investasi dan keuntungan finansial, Danantara memiliki mandat yang lebih luas. Ia tidak hanya mengelola aset, tetapi juga melakukan intervensi langsung terhadap struktur dan operasional BUMN. Ini yang memicu pertanyaan besar soal keseimbangan antara efisiensi dan demokrasi.
Tabel Perbandingan: Danantara vs SWF Konvensional
| Aspek | Danantara | SWF Konvensional |
|---|---|---|
| Tujuan Utama | Restrukturisasi dan efisiensi BUMN | Investasi jangka panjang untuk keuntungan |
| Struktur Pengawasan | Langsung di bawah Presiden | Dewan independen atau lembaga khusus |
| Fokus Operasional | Penyederhanaan organisasi | Diversifikasi portofolio investasi |
| Transparansi | Terbatas, masih dalam pengawasan publik | Umumnya lebih terbuka dan terpublikasi |
Langkah Selanjutnya
Pemerintah menargetkan penghapusan 300 entitas tambahan hingga akhir tahun 2026. Ini berarti total entitas yang dihapus bisa mencapai sekitar 600 unit. Angka ini sangat signifikan, terutama jika dilihat dari kompleksitas struktur yang selama ini mengakar.
Namun, tantangan ke depannya bukan hanya soal angka. Pemerintah juga harus memastikan bahwa entitas yang tetap bertahan benar-benar produktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pengawasan terhadap Danantara juga harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Kesimpulan
Langkah restrukturisasi BUMN lewat Danantara memang tidak mudah. Tapi justru karena sulit, maka langkah ini patut diapresiasi. Apalagi, dampaknya tidak hanya dirasakan secara domestik, tetapi juga mulai menarik perhatian internasional. Model kebijakan seperti ini, yang disebut “Prabowonomics”, bisa menjadi inspirasi bagi negara lain yang tengah berjuang melawan birokrasi yang terlalu gemuk dan tidak efisien.
Disclaimer: Data dan angka dalam artikel ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan kebijakan dan pelaporan resmi pemerintah.
Erna Agnesa merupakan jurnalis keuangan senior dan editor yang fokus pada industri jasa keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Erna berkomitmen menghadirkan liputan yang tajam, berimbang, dan memberdayakan masyarakat dalam mengambil keputusan finansial.
