Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2026 mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 30,4 persen. Meski begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan bahwa pengeluaran negara masih lebih tinggi dibandingkan pemasukan, meskipun kinerja perpajakan menunjukkan tren positif.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak di Januari dan Februari 2026 stabil di kisaran 30 persen. Ia optimistis tren ini akan terus berlanjut sepanjang tahun. Stabilitas penerimaan pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kesehatan keuangan negara, meskipun defisit masih menjadi tantangan yang harus dikelola secara hati-hati.
Kinerja Penerimaan Negara
Pendapatan negara hingga akhir Februari tercatat sebesar Rp358 triliun, atau sekitar 11,4 persen dari target APBN tahun 2026 yang mencapai Rp3.153,6 triliun. Angka ini naik 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp290 triliun, atau sekitar 10,8 persen dari target, dengan pertumbuhan 20,5 persen.
Penerimaan pajak itu sendiri berasal dari dua sumber utama. Pertama, pajak langsung dan tidak langsung yang terkumpul sebesar Rp245,1 triliun, atau 10,4 persen dari target, dengan pertumbuhan 30,4 persen. Kedua, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp44,9 triliun, atau 13,4 persen dari target, meski mengalami koreksi negatif sebesar 14,7 persen.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun, atau 14,8 persen dari target, namun mengalami penurunan sebesar 11,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini menunjukkan perlambatan pada sektor non-pajak, terutama dari sektor migas dan non-migas.
Realisasi Belanja Negara
Di sisi pengeluaran, belanja negara mencatat realisasi sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka ini meningkat tajam sebesar 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini menunjukkan percepatan penyaluran belanja pemerintah di awal tahun.
Belanja pemerintah pusat telah tersalurkan sebesar Rp345,1 triliun, atau sekitar 11 persen dari target, dengan pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu 63,7 persen. Belanja ini terdiri dari dua komponen utama. Pertama, belanja melalui kementerian dan lembaga (K/L) yang mencapai Rp155 triliun, atau 10,3 persen dari target, naik 85,5 persen. Kedua, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp191 triliun, atau 11,7 persen dari target, naik 49,4 persen.
Transfer ke daerah (TKD) juga menunjukkan peningkatan, meski lebih moderat. Nilai realisasi TKD tercatat sebesar Rp147,7 triliun, atau 21,3 persen dari target, dengan pertumbuhan 8,1 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai menerima alokasi dana yang lebih besar, sejalan dengan upaya desentralisasi dan penguatan ekonomi daerah.
Keseimbangan Primer dan Pembiayaan
Dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran tersebut, keseimbangan primer mencatat defisit sebesar Rp35,9 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan dan belanja negara sebelum memperhitungkan bunga utang. Defisit ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah masih lebih tinggi dari pendapatan, meskipun tanpa memasukkan biaya bunga.
Sementara itu, pembiayaan negara terealisasi sebesar Rp164,2 triliun, atau 23,8 persen dari target APBN sebesar Rp689,1 triliun. Pembiayaan ini digunakan untuk menutup defisit APBN dan mencakup berbagai sumber, termasuk pinjaman dalam negeri dan luar negeri, serta penerbitan surat berharga negara.
Rincian Target dan Realisasi APBN Februari 2026
Berikut adalah rincian target dan realisasi APBN per 28 Februari 2026:
| Komponen | Target (Rp Triliun) | Realisasi (Rp Triliun) | Persentase Realisasi | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Negara | 3.153,6 | 358,0 | 11,4% | 12,8% |
| Penerimaan Pajak | 2.685,0 | 290,0 | 10,8% | 20,5% |
| – Pajak | – | 245,1 | 10,4% | 30,4% |
| – Kepabeanan & Cukai | – | 44,9 | 13,4% | -14,7% |
| PNBP | 468,6 | 68,0 | 14,8% | -11,4% |
| Belanja Negara | 3.842,7 | 493,8 | 12,8% | 41,9% |
| – Belanja Pusat | 3.125,0 | 345,1 | 11,0% | 63,7% |
| – TKD | 692,7 | 147,7 | 21,3% | 8,1% |
| Pembiayaan | 689,1 | 164,2 | 23,8% | – |
Penyebab Defisit APBN
-
Peningkatan Belanja Pemerintah
Belanja pemerintah meningkat signifikan, terutama melalui kementerian dan lembaga. Lonjakan ini didorong oleh percepatan program-program strategis nasional, termasuk infrastruktur dan perlindungan sosial. -
Perlambatan PNBP
Meskipun pajak tumbuh positif, penerimaan non-pajak seperti dari sektor migas dan BUMN mengalami penurunan. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan APBN. -
Kebijakan Stimulus
Beberapa kebijakan stimulus ekonomi, termasuk insentif pajak dan penyaluran bantuan sosial, turut berkontribusi pada defisit. Namun, kebijakan ini dianggap penting untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Strategi Menghadapi Defisit
-
Optimalisasi Penerimaan Pajak
Pemerintah terus meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan memperluas basis wajib pajak. Langkah ini diharapkan bisa menopang pendapatan negara di tengah tekanan belanja. -
Efisiensi Belanja Negara
Evaluasi terhadap program-program belanja dilakukan secara berkala. Prioritas diberikan pada proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. -
Penguatan Dana Desa dan TKD
Transfer ke daerah terus ditingkatkan untuk mendorong pembangunan berbasis lokal. Ini juga menjadi bagian dari upaya meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Proyeksi Kinerja APBN di Tengah Tahun
Pertumbuhan penerimaan pajak yang konsisten menjadi modal awal yang baik untuk mencapai target APBN di akhir tahun. Namun, defisit di awal tahun menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap realisasi belanja. Pemerintah menyadari bahwa keseimbangan fiskal harus tetap dijaga agar tidak mengganggu stabilitas makro ekonomi.
Disclaimer
Data dalam artikel ini bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan perkembangan realisasi APBN di periode berikutnya. Angka yang disajikan merupakan hasil konsolidasi hingga akhir Februari 2026 dan belum mencerminkan kondisi perekonomian secara menyeluruh sepanjang tahun.
Ryando Putra Jameni merupakan jurnalis dan editor konten yang fokus pada sektor keuangan Indonesia. Bidang keahliannya meliputi industri perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Ryando berkomitmen menghadirkan informasi keuangan yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat.
