Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2026 mencapai Rp135,7 triliun. Angka ini setara dengan 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski begitu, defisit tersebut masih berada dalam batas aman sesuai dengan desain APBN tahun 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai Rp698,15 triliun atau sekitar 2,68 persen dari PDB. Meski terdengar besar, angka ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kondisi Pendapatan Negara Hingga Februari 2026
Pendapatan negara hingga akhir Februari 2026 mencatatkan peningkatan sebesar 12,8 persen secara year-on-year (yoy), mencapai Rp358 triliun. Angka ini baru menyumbang sekitar 11,4 persen dari target APBN tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun.
Kenaikan tersebut didukung oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 10,8 persen dari target. Rinciannya, penerimaan pajak naik 30,4 persen yoy menjadi Rp245,1 triliun atau 10,4 persen dari target. Di sisi lain, penerimaan bea cukai dan cukai turun 14,7 persen yoy menjadi Rp44,9 triliun, meski masih mencapai 13,4 persen dari target.
-
Dinamika Harga Komoditas dan Produksi Industri
- Penurunan penerimaan dari bea cukai dan cukai dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta perubahan produksi industri.
- Namun, tren terbaru menunjukkan pemulihan, dengan pertumbuhan cukai yang sudah mencapai 7 persen secara yoy.
-
Penyesuaian Dividen BUMN ke BPI
- Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun atau 14,8 persen dari target.
- Penurunan 11,4 persen secara yoy terjadi karena sebagian besar penerimaan dividen BUMN dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Realisasi Belanja Negara Naik Tajam
Belanja negara hingga Februari 2026 mencatatkan realisasi sebesar Rp493,8 triliun. Angka ini baru 12,8 persen dari target, namun sudah melonjak 41,9 persen secara yoy. Lonjakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyebar realisasi anggaran lebih merata sepanjang tahun.
-
Dorongan Belanja untuk Stimulasi Ekonomi
- Realisasi belanja diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah.
- Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun.
-
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Naik 63,7 Persen
- BPP mencatat realisasi sebesar Rp346,1 triliun atau 11,0 persen dari target.
- Komponen belanja kementerian/lembaga naik 85,5 persen yoy, dengan realisasi Rp155,0 triliun atau 10,3 persen dari target.
-
Belanja Non-K/L dan Transfer ke Daerah
- Belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp191,0 triliun atau 11,7 persen dari target, naik 49,4 persen yoy.
- Transfer ke daerah (TKD) naik 8,1 persen yoy dengan realisasi Rp147,7 triliun atau 21,3 persen dari target.
Keseimbangan Primer dan Pembiayaan Anggaran
Dengan kondisi pendapatan dan belanja tersebut, keseimbangan primer mencatatkan defisit sebesar Rp35,9 triliun. Angka ini masih berada dalam proyeksi APBN 2026 yang memperhitungkan defisit keseimbangan primer sebesar Rp89,7 triliun.
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau 23,8 persen dari target. Pemerintah optimistis bahwa kombinasi antara pendapatan yang tumbuh, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang terkendali akan terus mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2026
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen secara year-on-year masih dapat dicapai hingga akhir tahun 2026. Optimisme ini didasari oleh realisasi belanja yang kuat serta peningkatan pendapatan negara yang menunjukkan ekonomi berjalan dalam jalur yang tepat.
| Komponen | Realisasi | Persentase Target | Pertumbuhan (yoy) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Negara | Rp358 triliun | 11,4% | +12,8% |
| Penerimaan Pajak | Rp245,1 triliun | 10,4% | +30,4% |
| Bea Cukai & Cukai | Rp44,9 triliun | 13,4% | -14,7% |
| PNBP | Rp68 triliun | 14,8% | -11,4% |
| Belanja Negara | Rp493,8 triliun | 12,8% | +41,9% |
| Belanja Pemerintah Pusat | Rp346,1 triliun | 11,0% | +63,7% |
| Transfer ke Daerah | Rp147,7 triliun | 21,3% | +8,1% |
Kesimpulan
APBN 2026 hingga Februari menunjukkan kinerja fiskal yang seimbang. Defisit yang tercatat masih dalam batas wajar, sementara realisasi belanja dan pendapatan menunjukkan bahwa pemerintah bergerak aktif dalam mendorong ekonomi. Dengan pendekatan yang tepat, pertumbuhan ekonomi 6 persen bisa menjadi kenyataan menjelang akhir tahun.
Disclaimer: Data dalam artikel ini bersifat proyeksi dan realisasi sementara hingga Februari 2026. Angka-angka dapat berubah seiring perkembangan pelaksanaan APBN dan dinamika ekonomi nasional.
Erna Agnesa merupakan jurnalis keuangan senior dan editor yang fokus pada industri jasa keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Erna berkomitmen menghadirkan liputan yang tajam, berimbang, dan memberdayakan masyarakat dalam mengambil keputusan finansial.
