Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Didin S Damanhuri, memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi memicu krisis ekonomi dalam negeri jika tidak segera mereda. Ancaman eskalasi perang yang melibatkan aktor regional seperti Iran, Israel, dan kekuatan global seperti Amerika Serikat, bisa berdampak langsung pada stabilitas harga minyak dunia. Dengan posisi Indonesia sebagai pengimpor minyak mentah, tekanan ini berpotensi memicu lonjakan subsidi energi yang akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Didin menilai langkah pemerintah yang menggunakan APBN sebagai tameng terhadap gejolak eksternal, seperti rekomendasi dari Menteri Keuangan, memang masuk akal dalam jangka pendek. Namun, jika konflik berlangsung lama, kebijakan itu bisa berujung pada defisit anggaran yang membahayakan stabilitas ekonomi nasional. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk segera menyiapkan mitigasi yang lebih komprehensif.
Dampak Ekonomi Jika Konflik Berkepanjangan
1. Lonjakan Harga Minyak dan Subsidi Energi
Salah satu dampak paling langsung dari perang di Timur Tengah adalah lonjakan harga minyak mentah. Saat ini, pemerintah masih menggunakan asumsi harga minyak sekitar USD70 per barel dalam APBN 2026. Namun, jika harga melonjak hingga USD150 atau bahkan USD200 per barel, subsidi energi bisa membengkak secara signifikan.
Berdasarkan data yang diungkapkan Didin, setiap kenaikan USD1 per barel berpotensi menambah subsidi sebesar USD6,8 triliun. Artinya, jika harga minyak menyentuh USD200 per barel, subsidi energi bisa mencapai Rp900 triliun. Angka ini jauh melebihi anggaran saat ini yang baru mencapai Rp204 triliun.
| Harga Minyak per Barel | Estimasi Subsidi Energi |
|---|---|
| USD70 | Rp204 triliun |
| USD150 | Rp544 triliun |
| USD200 | Rp900 triliun |
2. Tekanan pada APBN dan Penambahan Utang
Beban subsidi yang meningkat akan membuat APBN semakin terjepit. Belum lagi jika pemerintah terpaksa menambah utang luar negeri hingga Rp13.000 triliun untuk menutupi defisit. Cicilan utang, termasuk bunga, diperkirakan mencapai Rp1.650 triliun, atau sekitar 43 persen dari total APBN 2026 yang mencapai Rp3.842 triliun.
Dengan alokasi sebesar itu, ruang gerak pemerintah untuk belanja publik, investasi infrastruktur, atau program sosial akan sangat terbatas. Ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesejahteraan masyarakat.
3. Risiko Defisit Anggaran yang Membengkak
Jika pemerintah terus mempertahankan kebijakan belanja besar tanpa efisiensi, defisit APBN bisa mencapai enam persen, seperti yang terjadi saat pandemi. Angka ini jauh dari ambang batas aman yang ditetapkan pemerintah, yaitu tiga persen. Defisit yang tinggi berisiko menurunkan kepercayaan investor dan melemahkan nilai tukar rupiah.
Strategi Mitigasi yang Perlu Disiapkan
1. Refocusing Anggaran Prioritas
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah refocusing anggaran. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang program dan kegiatan yang tidak mendesak untuk dialihkan ke kebutuhan mendesak, terutama yang terkait dengan mitigasi krisis ekonomi. Ini bukan soal pemotongan anggaran semata, tapi realokasi untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
2. Diversifikasi Sumber Energi
Mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah menjadi krusial. Peningkatan penggunaan energi terbarukan, seperti solar, angin, dan biomassa, bisa menjadi solusi jangka panjang. Program percepatan energi baru dan terbarukan (EBT) perlu diperluas dengan dukungan regulasi dan insentif yang jelas.
3. Penguatan Cadangan Devisa dan Stabilitas Rupiah
Bank Indonesia harus siap menghadapi potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat lonjakan harga minyak dan defisit neraca perdagangan. Penguatan cadangan devisa dan intervensi pasar secara tepat waktu menjadi penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
4. Stimulasi Produksi Domestik
Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan produksi dalam negeri, terutama di sektor pertanian dan industri strategis. Ini bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak global.
Kesiapan Kebijakan Jangka Pendek dan Panjang
Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN sebagai tameng jangka panjang. Kebijakan mitigasi harus dirancang dengan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Di sisi jangka pendek, fokus pada pengendalian inflasi dan subsidi energi. Sementara dalam jangka panjang, penguatan struktur ekonomi dan ketahanan energi menjadi prioritas.
Langkah antisipatif juga perlu melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk kementerian, lembaga, dan pihak swasta. Koordinasi yang baik akan memastikan kebijakan tidak tumpang tindih dan lebih efektif dalam menghadapi risiko eksternal.
Kesimpulan
Konflik di Timur Tengah bukan hanya persoalan geopolitik global, tapi juga ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Jika tidak segera direspons dengan kebijakan mitigasi yang tepat, dampaknya bisa berlarut-larut dan memicu krisis ekonomi dalam negeri. Pemerintah harus segera mengambil langkah antisipatif, termasuk efisiensi anggaran, diversifikasi energi, dan penguatan daya tahan ekonomi nasional.
Disclaimer: Data dan proyeksi dalam artikel ini bersifat estimasi dan dapat berubah tergantung pada perkembangan situasi geopolitik dan kebijakan pemerintah di masa depan.
Erna Agnesa merupakan jurnalis keuangan senior dan editor yang fokus pada industri jasa keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Erna berkomitmen menghadirkan liputan yang tajam, berimbang, dan memberdayakan masyarakat dalam mengambil keputusan finansial.
