Ilustrasi kendaraan listrik yang melintas di jalanan Jakarta menunjukkan potensi transformasi sektor transportasi nasional. Namun di balik semangat transisi energi ini, ada risiko fiskal yang makin nyata seiring lonjakan harga minyak global. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menyebut perlunya pemerintah segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik sebagai salah satu solusi.
Langkah ini bukan sekadar soal stimulus ekonomi, tapi juga upaya menjaga momentum adopsi EV agar tidak terhenti begitu saja. Pasalnya, berakhirnya insentif fiskal pada 2025 berpotensi membuat harga kendaraan listrik melonjak. Efeknya, daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah, bisa tergerus.
Lonjakan Harga Minyak Picu Risiko Fiskal
Data menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan kendaraan listrik mencatatkan angka sekitar 82 ribu unit. Angka ini setara dengan 11 hingga 12 persen dari total penjualan otomotif nasional. Pencapaian ini didukung oleh berbagai insentif yang diberikan pemerintah.
Namun, ketegangan geopolitik global, terutama antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, membuat harga minyak mentah Brent tetap tinggi. Bahkan, harga minyak sempat bertahan di atas USD100 per barel. Lonjakan ini berisiko meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.
Alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Angka ini sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak. Setiap kenaikan USD1 per barel bisa menambah beban fiskal sebesar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Artinya, jika harga minyak naik USD10 per barel, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp60 triliun sampai Rp70 triliun.
Strategi Jangka Menengah: Kurangi Ketergantungan pada BBM
Menghadapi situasi ini, Rizal menilai insentif kendaraan listrik bukan hanya soal menjaga daya beli masyarakat. Lebih dari itu, ini adalah strategi jangka menengah untuk mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor BBM.
Dalam simulasi transisi energi yang dilakukan Indef, penggantian satu juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun. Angka ini cukup signifikan dan berdampak langsung pada keseimbangan energi nasional.
1. Evaluasi Ulang Kebijakan Insentif
Langkah pertama yang bisa diambil adalah evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan insentif kendaraan listrik yang berakhir pada 2025. Evaluasi ini harus mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari berakhirnya insentif tersebut.
2. Perpanjangan Insentif dengan Syarat Tertentu
Perpanjangan insentif bisa dilakukan dengan syarat tertentu, seperti target produksi lokal, efisiensi penggunaan energi, atau keterlibatan pelaku industri dalam program pengembangan infrastruktur pengisian.
3. Penyusunan Roadmap Transisi Energi
Pemerintah perlu menyusun roadmap transisi energi yang jelas, mencakup target jangka pendek dan menengah, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan.
4. Penguatan Infrastruktur Pengisian
Infrastruktur pengisian kendaraan listrik masih menjadi kendala utama. Peningkatan jumlah dan kualitas stasiun pengisian, baik di kota maupun di jalur-jalur strategis, harus menjadi prioritas.
5. Insentif Fiskal untuk Produsen dan Konsumen
Insentif tidak hanya ditujukan untuk konsumen akhir, tetapi juga untuk produsen lokal. Subsidi atau keringanan pajak bagi perusahaan yang memproduksi komponen EV secara lokal bisa mendorong pengembangan industri dalam negeri.
6. Kampanye Edukasi dan Sosialisasi
Banyak masyarakat masih belum memahami manfaat kendaraan listrik secara menyeluruh. Kampanye edukasi bisa meningkatkan kesadaran dan mendorong adopsi yang lebih luas.
Perbandingan Skema Insentif Kendaraan Listrik
| Jenis Insentif | Sebelum 2025 | Usulan Pasca 2025 | Manfaat |
|---|---|---|---|
| Pajak Penjualan | Diskon hingga 50% | Diskon selektif berdasarkan kapasitas baterai | Mendorong pembelian EV berdaya tinggi |
| Pajak Penghasilan | Bebas PPh untuk produsen lokal | PPh ditanggung pemerintah selama 3 tahun | Mendorong investasi industri EV |
| Subsidi Bunga Kredit | Subsidi hingga 3% | Subsidi diturunkan menjadi 1,5% | Menjaga daya beli masyarakat menengah |
| Pengurangan BBK | 100% | 50% | Mendorong penggunaan EV di kalangan UMKM |
1. Efisiensi Anggaran Subsidi Energi
Dengan mengalihkan sebagian subsidi BBM ke insentif kendaraan listrik, pemerintah bisa mengurangi beban fiskal jangka pendek sekaligus mendorong transisi energi yang berkelanjutan.
2. Peningkatan Pendapatan dari Sektor Industri Hijau
Pengembangan industri EV berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor industri hijau.
3. Penghematan Impor BBM
Setiap kendaraan listrik yang menggantikan mobil konvensional berarti penghematan impor BBM. Dalam skala besar, angka ini bisa sangat signifikan.
4. Peningkatan Nilai Ekspor
Dengan pengembangan industri EV yang kuat, Indonesia berpotensi menjadi eksportir komponen dan kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara.
5. Pengurangan Emisi Karbon
Transisi ke kendaraan listrik berkontribusi langsung pada pengurangan emisi karbon, mendukung target netralitas karbon pada 2060.
6. Penguatan Ketahanan Energi Nasional
Mengurangi ketergantungan pada impor BBM berarti memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi kerentanan terhadap volatilitas harga global.
Tantangan yang Harus Diwaspadai
Meski potensi manfaatnya besar, transisi ke kendaraan listrik juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur pengisian yang masih terbatas. Selain itu, harga kendaraan listrik yang masih tinggi menjadi penghambat utama bagi masyarakat menengah ke bawah.
Masalah lainnya adalah ketergantungan pada impor komponen utama seperti baterai. Jika tidak ada upaya serius untuk mengembangkan industri lokal, manfaat ekonomi dari transisi ini bisa jadi terbatas.
Kebijakan yang Harus Segera Diambil
Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperpanjang atau mengganti insentif yang telah berakhir. Kebijakan ini harus disusun secara strategis agar tidak hanya menjadi stimulus jangka pendek, tetapi juga mendorong pengembangan industri yang berkelanjutan.
Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian dan meningkatkan kapasitas produksi lokal.
Penutup
Transisi ke kendaraan listrik bukan sekadar tren global, tapi kebutuhan nyata untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi ketergantungan energi. Dengan kebijakan yang tepat, insentif kendaraan listrik bisa menjadi alat efektif untuk meredam risiko fiskal sekaligus mempercepat transformasi energi nasional.
Disclaimer: Data dan angka dalam artikel ini bersifat simulasi berdasarkan informasi hingga April 2026. Kebijakan pemerintah, harga minyak global, dan kondisi ekonomi makro dapat berubah sewaktu-waktu.
Muhammad Rizal Veto merupakan jurnalis ekonomi dan analis konten yang fokus pada sektor keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Rizal berkomitmen menghadirkan informasi berbasis data yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi pembaca.
