Kapan bansos cair bulan ini? Pertanyaan ini selalu muncul di awal tahun, terutama bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengandalkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Kementerian Sosial (Kemensos) melalui siaran resminya menegaskan bahwa penyaluran bansos 2026 tetap berjalan dengan anggaran perlindungan sosial yang naik 8,6% menjadi Rp508,2 triliun. Program utama seperti PKH, BPNT, dan PIP dipastikan berlanjut untuk sekitar 10 juta KPM di seluruh Indonesia.
Nah, artikel ini menyajikan jadwal lengkap pencairan bansos 2026 per bulan beserta nominal terbaru berdasarkan data resmi Kemensos. Informasi ini penting agar tidak ada yang terlewat saat bantuan sudah masuk ke rekening KKS.
Kalender Pencairan Bansos 2026 Lengkap Januari–Desember
Sebelum membahas detail masing-masing program, berikut tabel ringkasan jadwal pencairan semua bansos sepanjang 2026. Tabel ini bisa dijadikan panduan untuk memantau kapan saldo bantuan masuk.
| Bulan | PKH | BPNT/Sembako | PIP | BLT Dana Desa |
|---|---|---|---|---|
| Januari | Tahap 1 Cair | Rp200.000 | Proses Aktivasi | Rp300.000 |
| Februari | – | Rp200.000 | Pencairan Tahap 1 | Rp300.000 |
| Maret | – | Rp200.000 | – | Rp300.000 |
| April | Tahap 2 Cair | Rp200.000 | – | Rp300.000 |
| Mei | – | Rp200.000 | – | Rp300.000 |
| Juni | – | Rp200.000 | – | Rp300.000 |
| Juli | Tahap 3 Cair | Rp200.000 | Pencairan Tahap 2 | Rp300.000 |
| Agustus | – | Rp200.000 | – | Rp300.000 |
| September | – | Rp200.000 | – | Rp300.000 |
| Oktober | Tahap 4 Cair | Rp200.000 | – | Rp300.000 |
| November | – | Rp200.000 | – | Rp300.000 |
| Desember | – | Rp200.000 | – | Rp300.000 |
Perlu dicatat bahwa jadwal di atas merupakan estimasi berdasarkan pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya dan informasi resmi Kemensos per Januari 2026. Tanggal pasti pencairan dapat berubah tergantung kesiapan anggaran dari Kementerian Keuangan.
Jadwal PKH 2026: Penyaluran 4 Tahap Triwulanan
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai bersyarat yang menyasar keluarga miskin dengan komponen kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial terbaru, nominal PKH bervariasi sesuai komponen dalam Kartu Keluarga.
Berikut rincian nominal PKH 2026 per komponen:
| Komponen Penerima | Nominal per Tahun | Nominal per Tahap |
|---|---|---|
| Ibu Hamil/Nifas | Rp3.000.000 | Rp750.000 |
| Anak Usia Dini (0-6 tahun) | Rp3.000.000 | Rp750.000 |
| Anak SD/Sederajat | Rp900.000 | Rp225.000 |
| Anak SMP/Sederajat | Rp1.500.000 | Rp375.000 |
| Anak SMA/Sederajat | Rp2.000.000 | Rp500.000 |
| Lansia (60 tahun ke atas) | Rp2.400.000 | Rp600.000 |
| Penyandang Disabilitas Berat | Rp2.400.000 | Rp600.000 |
Total bantuan per keluarga bisa mencapai Rp3.000.000 hingga Rp10.000.000 per tahun, tergantung jumlah komponen yang terpenuhi dalam satu KK. Angka ini berdasarkan regulasi Kemensos dan dapat berubah sesuai kebijakan anggaran negara.
Tahap 1: Januari–Maret 2026
Pencairan PKH tahap pertama biasanya dimulai pada minggu kedua hingga ketiga Januari. Untuk tahun 2026, sebagian wilayah sudah mulai menerima notifikasi pencairan sejak awal Januari.
KPM bisa mengecek status melalui SMS dari bank penyalur atau langsung cek saldo di ATM terdekat. Jika saldo belum masuk padahal sudah pertengahan Januari, kemungkinan data masuk ke termin (gelombang) berikutnya.
Tahap 2: April–Juni 2026
Tahap kedua diperkirakan cair pada minggu kedua April 2026. Pola pencairan mengikuti mekanisme yang sama dengan tahap pertama.
Sebelum pencairan tahap 2, pastikan sudah memenuhi kewajiban sebagai penerima PKH bersyarat. Kewajiban ini meliputi pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil dan balita, serta kehadiran minimal 85% di sekolah bagi anak usia sekolah.
Tahap 3: Juli–September 2026
Pencairan tahap ketiga biasanya bertepatan dengan awal tahun ajaran baru. Periode ini strategis karena kebutuhan biaya sekolah cenderung meningkat.
Nominal yang diterima tetap sama dengan tahap sebelumnya, yakni seperempat dari total bantuan tahunan per komponen.
Tahap 4: Oktober–Desember 2026
Tahap keempat menjadi pencairan terakhir di tahun 2026. Biasanya cair pada minggu kedua hingga ketiga Oktober.
Setelah tahap ini, Kemensos akan melakukan evaluasi data penerima untuk periode berikutnya. KPM yang sudah menerima bantuan selama 5 tahun berturut-turut akan dievaluasi ketat untuk menentukan kelanjutan kepesertaan.
Jadwal BPNT 2026: Pola Pencairan Bulanan dan Dwi-Bulanan
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako menyalurkan saldo elektronik sebesar Rp200.000 per bulan untuk pembelian kebutuhan pangan. Berbeda dengan PKH yang triwulanan, BPNT memiliki dua pola pencairan.
Pola Pencairan via Bank Himbara
Penyaluran melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Saldo masuk langsung ke rekening KKS setiap bulan atau digabung per dua bulan.
Jika menggunakan pola dwi-bulanan, penerima akan mendapat Rp400.000 setiap dua bulan sekali. Kelebihan sistem ini adalah fleksibilitas pengambilan dana kapan saja melalui ATM tanpa perlu mengantre sesuai jadwal undangan.
Saldo BPNT hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur. Jenis pangan yang bisa dibeli meliputi beras, telur, daging, ikan, sayur, dan buah.
Pola Pencairan via PT Pos Indonesia
Penyaluran melalui PT Pos Indonesia dikhususkan untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan KPM yang mengalami kendala akses perbankan. Pola pencairannya cenderung per triwulan dengan nominal Rp600.000 sekaligus.
Kelebihan penyaluran lewat Pos adalah uang diterima utuh tanpa potongan administrasi bank. Petugas Pos juga seringkali melakukan layanan antar ke rumah bagi lansia atau penyandang disabilitas berat.
Untuk tahun 2026, pemerintah masih mempertahankan skema hibrida ini agar penyaluran bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Jadwal PIP 2026 untuk Siswa SD, SMP, dan SMA
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan biaya pendidikan dari Kemendikbud yang menyasar siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini bertujuan mencegah anak putus sekolah akibat terhalang biaya.
Berikut nominal PIP 2026 per jenjang pendidikan:
| Jenjang Pendidikan | Nominal per Tahun | Bank Penyalur |
|---|---|---|
| SD/SDLB/Paket A | Rp450.000 | BRI |
| SMP/SMPLB/Paket B | Rp750.000 | BRI |
| SMA/SMK/SMALB/Paket C | Rp1.800.000 | BNI |
Data PIP disinkronisasi dengan DTKS Kemensos dan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dari sekolah masing-masing.
Periode Pencairan PIP 2026
Pencairan PIP biasanya dilakukan dua kali dalam setahun, yakni awal semester ganjil (Februari–Maret) dan awal semester genap (Juli–Agustus). Siswa yang baru menerima SK Nominasi perlu segera mengaktivasi rekening agar dana bisa dicairkan.
Proses pencairan membutuhkan waktu 2-4 minggu setelah aktivasi rekening berhasil. Pantau terus informasi dari pihak sekolah atau cek langsung ke bank penyalur.
Cara Aktivasi Rekening SimPel di BRI dan BNI
Rekening Simpanan Pelajar (SimPel) menjadi syarat utama pencairan PIP. Berikut langkah aktivasinya:
- Siswa datang ke bank penyalur sesuai jenjang (BRI untuk SD/SMP, BNI untuk SMA/SMK)
- Membawa KTP orang tua, Kartu Keluarga, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Mengisi formulir pembukaan rekening SimPel
- Aktivasi rekening dengan setoran awal minimal Rp5.000
- Menerima buku tabungan dan kartu ATM
Jika belum memiliki KIP fisik, bisa menggunakan Surat Keterangan dari sekolah yang menyatakan siswa bersangkutan terdaftar sebagai penerima PIP.
Status BLT Kesra 2026: Klarifikasi Informasi yang Beredar
Banyak masyarakat yang mencari informasi tentang BLT Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Rp900.000 di tahun 2026. Perlu diluruskan bahwa berdasarkan informasi resmi dari Kemensos, program BLT Kesra atau BLT Mitigasi Risiko Pangan sudah tidak dilanjutkan di tahun 2026.
Program tersebut bersifat stimulus sementara yang diberikan pada periode tertentu, seperti saat lonjakan inflasi tinggi atau krisis pangan. Nominal Rp900.000 yang sering disebut sebenarnya merupakan akumulasi dari bantuan Rp300.000 per bulan selama 3 bulan.
Alternatif Bantuan yang Masih Aktif
Meskipun BLT Kesra dihentikan, pemerintah tetap menyediakan alternatif bantuan melalui program lain:
- BLT Dana Desa: Bantuan Rp300.000/bulan yang bersumber dari anggaran dana desa, menyasar warga yang belum tersentuh PKH atau BPNT
- PBI JKN BPJS Kesehatan: Iuran BPJS Kesehatan Rp42.000/bulan yang dibayar pemerintah untuk masyarakat miskin
- ATENSI: Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk lansia terlantar dan penyandang disabilitas
Jadi, jika ada informasi yang menyebutkan BLT Kesra Rp900.000 cair di 2026, hal tersebut perlu diverifikasi ulang ke sumber resmi. Pemerintah akan mengumumkan melalui konferensi pers atau siaran resmi Kemensos jika ada program BLT baru.
BLT Dana Desa: Bantuan dari Pemerintah Desa
BLT Dana Desa berbeda dengan bansos Kemensos karena sumber dananya berasal dari Anggaran Dana Desa, bukan APBN pusat. Prioritas penerima adalah keluarga miskin ekstrem yang belum terdata di PKH atau BPNT.
Nominal yang diberikan sebesar Rp300.000 per bulan atau Rp900.000 jika dirapel per triwulan. Untuk mendaftar, warga bisa mengajukan diri melalui musyawarah desa dengan membawa dokumen KTP, KK, dan SKTM.
Tips agar Pencairan Bansos Berjalan Lancar
Keterlambatan pencairan bansos seringkali disebabkan oleh masalah administratif yang sebenarnya bisa dihindari. Berikut beberapa tips penting agar tidak ada kendala saat bantuan cair.
Pastikan Data DTKS Valid dan Sinkron dengan Dukcapil
Penyebab terbanyak bansos gagal cair adalah ketidaksinkronan data antara DTKS Kemensos dengan data Dukcapil. Masalah yang sering terjadi meliputi nama di KTP berbeda dengan nama di KK, NIK ganda, atau alamat tidak sesuai.
Solusinya adalah melakukan pemadanan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terlebih dahulu. Setelah data Dukcapil valid, lapor ke operator SIKS-NG di kantor desa untuk pemutakhiran DTKS.
Sistem bansos 2026 semakin terintegrasi dengan data BPJS Ketenagakerjaan dan data pajak. Artinya, manipulasi data kemiskinan akan semakin sulit dilakukan dan deteksi kesalahan data menjadi lebih cepat.
Aktifkan Kartu KKS Secara Berkala
Kartu KKS yang tidak pernah digunakan dalam jangka waktu tertentu bisa berstatus dorman (tidak aktif). Jika rekening dorman, saldo bantuan tidak bisa masuk meskipun sudah dijadwalkan cair.
Untuk mengaktifkan kembali, lakukan transaksi minimal Rp10.000 atau datang langsung ke bank penyalur dengan membawa KTP dan KK untuk verifikasi data. Pastikan juga PIN kartu tidak terblokir akibat salah input berkali-kali.
Jika kartu KKS hilang atau rusak, segera lapor ke bank penerbit dengan membawa KTP, KK, dan surat kehilangan dari kepolisian. Bank akan mencetak kartu baru agar bantuan bisa diakses kembali.
Jangan Titipkan Kartu KKS ke Orang Lain
Praktik menitipkan kartu KKS ke ketua kelompok atau perantara masih sering terjadi di beberapa daerah. Hal ini berisiko tinggi karena bisa terjadi potongan liar atau penyalahgunaan dana.
Pegang sendiri kartu KKS dan jangan berikan PIN kepada siapapun. Jika tidak bisa mengambil sendiri karena sakit atau kondisi tertentu, berikan surat kuasa resmi kepada anggota keluarga yang tercantum dalam KK.
Kemensos mengimbau masyarakat untuk melaporkan praktik pungli atau pemotongan bantuan ke saluran pengaduan resmi.
Kontak Layanan dan Pengaduan Bansos 2026
Jika mengalami kendala terkait pencairan bansos, berikut saluran resmi yang bisa dihubungi:
| Instansi | Layanan | Kontak |
|---|---|---|
| Kementerian Sosial RI | Hotline Pengaduan | 021-171 Ext 2 |
| Kemensos | Website Cek Bansos | cekbansos.kemensos.go.id |
| Kemensos | Media Sosial Resmi | @kemensos_ri (Instagram/Twitter) |
| Kemendikbud | Pengaduan PIP | pip.kemdikbud.go.id |
| Bank BRI | Call Center | 14017 atau 1500017 |
| Bank BNI | Call Center | 1500046 |
| Bank Mandiri | Call Center | 14000 |
| PT Pos Indonesia | Halo Pos | 1500161 |
Untuk pengaduan tingkat lokal, bisa langsung mendatangi Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat atau menghubungi pendamping PKH di wilayah masing-masing. Operator SIKS-NG di kantor desa juga bisa membantu pengecekan dan perbaikan data.
Penutup
Jadwal pencairan bansos 2026 sudah cukup jelas dengan pola PKH empat tahap triwulanan, BPNT bulanan atau dwi-bulanan, dan PIP dua kali per tahun ajaran. Kunci utama agar pencairan lancar adalah memastikan data di DTKS valid, rekening KKS aktif, dan dokumen kependudukan sudah padan dengan Dukcapil.
Perlu diingat bahwa informasi jadwal dan nominal dalam artikel ini berdasarkan data resmi Kemensos per Januari 2026 dan dapat berubah sesuai kebijakan anggaran negara terbaru. Selalu verifikasi informasi melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos untuk mendapatkan update terkini.
Semoga bantuan yang diterima benar-benar bermanfaat untuk meringankan beban keluarga dan meningkatkan kesejahteraan. Terima kasih sudah membaca, dan semoga rezeki selalu lancar untuk keluarga Indonesia.
FAQ
PKH tahap 1 tahun 2026 diperkirakan cair mulai minggu kedua hingga ketiga Januari 2026. Pencairan dilakukan dalam beberapa gelombang transfer, sehingga tidak semua KPM menerima di tanggal yang sama. Cek status pencairan melalui SMS notifikasi dari bank penyalur atau langsung cek saldo di ATM KKS.
Nominal BPNT tahun 2026 adalah Rp200.000 per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat. Jika pencairan dilakukan per triwulan, maka nominal yang diterima sebesar Rp600.000 sekaligus. Saldo hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong atau agen resmi.
Berdasarkan informasi resmi Kemensos, program BLT Kesra atau BLT Mitigasi Risiko Pangan sudah tidak dilanjutkan di tahun 2026. Program tersebut bersifat stimulus sementara dan sudah berakhir di 2025. Alternatif bantuan yang masih aktif adalah BLT Dana Desa, PBI JKN, dan program ATENSI.
Pengecekan bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id, masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP. Kedua, download Aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos di Play Store, buat akun, lalu cek status kepesertaan di menu utama.
Beberapa penyebab umum meliputi data DTKS tidak sinkron dengan Dukcapil, rekening KKS dorman (tidak aktif), atau data masuk ke gelombang pencairan berikutnya. Solusinya adalah perbaiki data di Dukcapil, aktifkan rekening dengan transaksi minimal Rp10.000, dan pantau informasi dari pendamping PKH atau operator SIKS-NG desa.
Nominal PIP untuk jenjang SMA/SMK/SMALB/Paket C adalah Rp1.800.000 per tahun. Dana disalurkan melalui rekening SimPel di Bank BNI. Pencairan biasanya dilakukan dua kali, yakni awal semester ganjil dan awal semester genap.
Perbedaan utama terletak pada sumber dana dan pengelola. BLT Dana Desa bersumber dari Anggaran Dana Desa dan dikelola oleh pemerintah desa setempat. Sementara bansos seperti PKH dan BPNT bersumber dari APBN pusat dan dikelola langsung oleh Kemensos. Prioritas penerima BLT Dana Desa adalah warga yang belum tersentuh bansos pusat.
Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui Aplikasi Cek Bansos dengan fitur “Daftar Usulan”. Siapkan KTP, KK, foto rumah tampak depan dan dalam, lalu ajukan usulan. Alternatif offline, datang ke kantor desa dengan membawa dokumen lengkap untuk diusulkan melalui musyawarah desa ke DTKS.
Muhammad Rizal Veto merupakan jurnalis ekonomi dan analis konten yang fokus pada sektor keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Rizal berkomitmen menghadirkan informasi berbasis data yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi pembaca.
